Menimbang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Kerangka Hukum dan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak
Pasca-putusan cerai, pengadilan menimbang siapa yang mengasuh anak dengan asas kepentingan terbaik anak, bukan sekadar siapa merasa lebih berhak.
Harta Bersama dalam Perceraian: Batas, Beban Pembuktian, dan Risiko Sengketa Gono-Gini
Sengketa gono-gini bukan soal siapa menabung lebih banyak, melainkan siapa mampu membuktikan batas antara harta bersama dan harta bawaan di hadapan hakim.
Harta Bersama dalam Perceraian: Batas, Beban Pembuktian, dan Risiko Sengketa Gono-Gini Read More »
Hukum Waris di Indonesia: Pluralisme Sistem dan Cara Advokat Memilih Dasar Hukum yang Tepat
Tiga sistem waris berlaku bersamaan di Indonesia, dan keliru memilih dasar hukum bisa membuat klien kehilangan bagian yang menjadi haknya.
Bantuan Hukum Cuma-Cuma: Syarat Miskin, Peran BPHN, dan Posisi Organisasi Advokat seperti PASNI
Bantuan hukum cuma-cuma bukan kebijakan kedermawanan, melainkan hak konstitusional yang dikelola negara lewat organisasi bantuan hukum terakreditasi.
Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Posbakum, Sidang Keliling, dan Perlindungan Penyandang Disabilitas
Kelompok rentan tidak hanya butuh pendamping hukum, melainkan juga ruang konsultasi yang menjangkau mereka sebelum perkara masuk ke ruang sidang.
CLE dan Pembinaan Profesi Advokat: Menjaga Kompetensi Praktik Hukum
Continuing Legal Education bukan beban administratif, melainkan instrumen pembinaan profesi untuk menjaga mutu praktik advokat di Indonesia.
CLE dan Pembinaan Profesi Advokat: Menjaga Kompetensi Praktik Hukum Read More »
Kode Etik Advokat: Kerahasiaan Klien, Benturan Kepentingan, dan Dewan Kehormatan
Kode etik advokat Indonesia mengatur kerahasiaan klien, larangan benturan kepentingan, dan mekanisme Dewan Kehormatan untuk menindak pelanggaran.
Kode Etik Advokat: Kerahasiaan Klien, Benturan Kepentingan, dan Dewan Kehormatan Read More »
Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti: UU ITE, PP 71/2019, dan Syarat Sertifikat
Tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik kedudukannya diakui setara dengan versi kertas, sepanjang memenuhi syarat sah di UU ITE dan PP 71/2019.
Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti: UU ITE, PP 71/2019, dan Syarat Sertifikat Read More »
Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital: Antara Pasal 30, 32, 35 UU ITE dan Tantangan di Persidangan
Penipuan daring, pencurian data, dan akses ilegal masuk kategori cybercrime; pembuktian digital hadapi tantangan integritas bukti.
Mediasi PERMA 1/2016: Jalur Damai yang Wajib Dilalui Sebelum Persidangan
PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur mediasi wajib sebelum perkara perdata dilanjutkan ke tahap berikutnya, dengan batas waktu 30 hari sejak penetapan.
Mediasi PERMA 1/2016: Jalur Damai yang Wajib Dilalui Sebelum Persidangan Read More »