Sengketa waris sering kali berhenti bukan pada persoalan siapa yang lebih berhak, melainkan pada persoalan dasar hukum mana yang seharusnya dipakai. Indonesia mengenal apa yang oleh para sarjana disebut pluralisme hukum waris, dan seperti dirangkum oleh Wikipedia bahasa Indonesia tentang topik hukum waris, setidaknya ada tiga sistem yang berjalan berbarengan: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Redaksi PASNI merangkum karakter masing-masing dan pertimbangan praktis bagi advokat.
Tiga sistem yang hidup berdampingan
Hukum waris adat berpegang pada prinsip keturunan dan keanggotaan familie atau keluarga besar, sehingga harta peninggalan dialihkan kepada mereka yang masih hidup dan menjadi bagian dari struktur kekerabatan. Cara ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain: masyarakat Minangkabau, Batak, Bali, hingga Papua memiliki mekanisme pewarisan yang berbeda. Hukum waris Islam, yang dalam tradisi fiqih disebut ilmu faraidh, bersumber dari Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta dijabarkan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, hukum waris perdata yang diturunkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berlaku bagi warga yang tidak terikat hukum adat maupun hukum Islam, serta untuk pengaturan legitieme portie ketika wasiat bertentangan dengan aturan pembagian.
Bagaimana advokat menetapkan dasar hukum
Pilihan dasar hukum tidak bisa ditentukan oleh selera advokat, melainkan oleh status pewaris dan ahli waris. Panduan praktis yang lazim dipakai:
- Untuk pewaris Muslim dan ahli waris sesama Muslim, Kompilasi Hukum Islam dan aturan faraidh menjadi titik berangkat utama, dengan perhatian pada wasiat wajibah untuk anak perempuan non-Muslim di sebagian yurisprudensi.
- Untuk pewaris yang tunduk pada hukum adat, identitas familie, garis keturunan, dan kedudukan adat perlu dibuktikan lewat keterangan pemangku adat.
- Untuk pewaris non-Muslim yang tidak terikat hukum adat tertentu, BW berlaku dan pembahasan akan sering berputar pada urutan yang berhak, legitieme portie, serta sahnya wasiat.
Pelayanan hukum yang cermat
Tugas advokat tidak berhenti pada klaim sepihak. Sebelum menyusun strategi perkara, ia harus menelusuri terlebih dahulu status pewaris, dokumen keluarga, dan ada-tidaknya wasiat tertulis. Putusan yang asal-asalan memilih dasar hukum dapat merugikan ahli waris, membuka ruang kasasi, bahkan memicu tumpang tindih klaim. Karena itu, kapasitas mendudukkan perkara waris sering kali bergantung pada kemampuan advokat membuktikan fakta dasar lebih dulu, baru kemudian menerapkan norma yang relevan.
Selain itu, pendekatan mediasi dan musyawarah keluarga tetap menjadi pintu utama di banyak perkara waris. Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, hingga mekanisme peacemaker adat menyediakan ruang untuk menyepakati pembagian tanpa litigasi penuh. Pendampingan profesional di titik ini menjadi penting agar hak-hak yang dijamin oleh masing-masing sistem benar-benar dirasakan ahli waris yang selama ini paling rentan.
Artikel ini merupakan tulisan redaksi PASNI berdasarkan sumber yang dicantumkan. Hak cipta materi sumber tetap pada penerbitnya.
Sumber & Rujukan
- Wikipedia bahasa Indonesia – Hukum waris — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris
- Wikipedia bahasa Indonesia – Bantuan hukum — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_hukum
Dasar hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Buku II tentang kebendaan dan waris
- Kompilasi Hukum Islam (Instrusi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Buku II tentang Kewarisan
- Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 (sumber normatif hukum waris Islam)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (silang dengan Pasal 209 KHI)