Perceraian jarang sekali hanya memutus tali kasih. Ia juga mengubah status kepemilikan atas rumah, kendaraan, rekening tabungan, hingga saham yang selama ini dimiliki bersama. Kerangka hukum yang berlaku di Indonesia membagi harta pasangan menjadi dua kategori besar: harta bersama yang dibagi ketika perkawinan putus, dan harta bawaan masing-masing pihak yang tetap pada pemiliknya. Redaksi PASNI merangkum persoalan umum yang muncul di meja peradilan.
Apa yang masuk dan apa yang tidak
Dalam literatur hukum keluarga yang dirujuk Wikipedia bahasa Indonesia, titik berat pembahasan harta pasca-cerai berpulang pada dua hal: apa yang diperoleh selama perkawinan, dan siapa yang dapat membuktikan asal-usul harta itu. Harta yang diperoleh sejak tanggal pernikahan hingga putusan perceraian—baik oleh suami maupun istri—pada dasarnya merupakan harta bersama. Pengecualian berlaku untuk:
- Harta bawaan yang dibawa masing-masing pihak sejak sebelum nikah.
- Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan pribadi, sepanjang tidak dimasukkannya ke dalam perkawinan.
- Harta yang dihasilkan dari hasil penjualan harta bawaan, kecuali ada penambahan nyata dari pendapatan bersama.
Beban pembuktian di persidangan
Sengketa harta bersama biasanya memuncak pada pertempuran pembuktian. Pasal yang dirujuk dalam praktik—termasuk aturan pembagian pada Kompilasi Hukum Islam untuk pasangan Muslim dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) untuk pasangan non-Muslim—menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengaku. Karena itu, advokat lazim menyiapkan:
- Akta jual-beli, rekening bersama, dan bukti setoran yang menelusuri asal-usul dana.
- Kesaksian keluarga atau tetangga tentang kontribusi masing-masing pihak.
- Laporan penilai independen bila aset berupa properti atau badan usaha.
Risiko yang sering menjerat
Pengalaman perkara menunjukkan beberapa jebakan klasik. Pertama, pencampuran harta pribadi dengan rekening bersama tanpa catatan yang rapi membuat hampir seluruh harta dianggap harta bersama. Kedua, aktivitas usaha yang dijalankan satu pihak sering luput dari pembukuan keluarga, sehingga ketika pasangan lain menuntut bagian, hakim sulit membagi secara adil. Ketiga, perselisihan tentang utang bersama bisa menjadi klaim tanding yang mengurangi nilai bersih harta yang dibagikan.
Bagi pasangan yang belum putus tetapi khawatir akan terjadi sengketa, pola pencegahan yang paling efektif adalah transparansi: pisahkan rekening, dokumentasikan sumbangan keluarga, dan catat investasi pribadi secara kronologis. Bagi advokat, pesan utamanya sederhana: perkara gono-gini bukan soal siapa yang lebih benar, melainkan siapa yang mampu menata dokumen lebih rapi sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Akhirnya, persoalan harta bersama juga mengundang pertanyaan tentang keadilan substantif bagi pihak yang lebih banyak mengasuh anak setelah perceraian. Sebagian hakim mempertimbangkan peran pengasuhan dalam menetapkan proporsi pembagian, sehingga bagian istri yang memegang anak dapat dimaknai sebagai perangkat perlindungan jangka panjang, bukan sekadar angka bagi.
Artikel ini merupakan tulisan redaksi PASNI berdasarkan sumber yang dicantumkan. Hak cipta materi sumber tetap pada penerbitnya.
Sumber & Rujukan
- Wikipedia bahasa Indonesia – Perceraian — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian
- Wikipedia bahasa Indonesia – Hak asuh anak — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asuh_anak
- Wikipedia bahasa Indonesia – Hukum waris (bagian Hukum Waris Perdata) — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 119-120 Kompilasi Hukum Islam (Instraksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
- Pasal 124-189 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang kepemilikan dan perbandingan