Dalam praktik, perceraian bukan sekadar memutus ikatan suami-istri, tetapi memunculkan persoalan baru: siapa yang akan mengasuh anak, bagaimana biaya hidupnya dipenuhi, dan seberapa jauh anak ikut menentukan pilihan hidupnya. Tiga aturan utama mewarnai pembahasan perkara ini: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pihak yang terikat syariat Islam, serta asas kepentingan terbaik anak yang diadopsi dari Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Redaksi PASNI merangkum rambu-rambu yang lazim menjadi dasar pertimbangan hakim.
Langkah penanganan perkara di persidangan
Proses pemeriksaan perkara perceraian di lingkungan peradilan agama maupun peradilan negeri pada dasarnya menempuh tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik-duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Putusan yang kaitannya dengan anak tidak berhenti pada pernyataan cerai: majelis hakim umumnya menetapkan siapa yang memegang hak asuh hukum (hak mengambil keputusan penting) dan hak asuh fisik (hak mengasuh sehari-hari), termasuk hak kunjungan bagi orang tua yang tidak memegang asuhan.
Asas kepentingan terbaik anak sebagai pisau analisis
Menurut catatan Wikipedia berbahasa Indonesia tentang asas kepentingan terbaik anak, pisau analisis ini berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB dan menuntut penilaian terhadap pandangan anak, identitas, perawatan, keamanan, kesejahteraan, lingkungan keluarga, kerentanan, dan kebutuhan pendidikannya. Dalam praktik, asas ini sering diartikulasikan sebagai daftar pertimbangan konkret:
- Usia dan kondisi kesehatan anak, termasuk anak di bawah dua belas tahun.
- Kemampuan orang tua memberi kebutuhan dasar dan perlindungan dari kekerasan.
- Kelekatan emosional yang sudah terbangun dengan pengasuh sehari-hari.
- Wacana anak sendiri bila sudah dianggap cukup matang untuk didengar.
Pertimbangan umum pembagi hak asuh
Pengalaman peradilan menunjukkan beberapa pola berulang. Untuk anak usia dini, hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ibu dengan mempertimbangkan peran hadhanah dalam tradisi fikih dan kebutuhan biologis anak. Setelah anak melampaui usia dua belas tahun, pendapat anak sendiri mulai diperhitungkan. Pada situasi tertentu—seperti kelalaian ibu, ketidakstabilan mental salah satu pihak, atau kekerasan dalam rumah tangga—hak asuh dapat dialihkan ke ayah, kerabat dekat, atau bahkan lembaga negara.
Kompleksitas sengketa semacam ini membuat peran advokat tidak sekadar berdebat di ruang sidang, melainkan menyusun strategi bukti: rekam jejak pengasuhan, keterangan saksi, serta keterangan psikolog atau pekerja sosial. Pedoman perilaku hakim juga menuntut proses yang manusiawi dan tidak mengeksploitasi anak sebagai barang bukti. Advokat yang memahami kerangka ini akan mengurangi friksi perkara dan menjaga agar anak tidak menjadi korban lanjutan dari konflik orang tuanya.
Artikel ini merupakan tulisan redaksi PASNI berdasarkan sumber yang dicantumkan. Hak cipta materi sumber tetap pada penerbitnya.
Sumber & Rujukan
- Wikipedia bahasa Indonesia – Perceraian — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian
- Wikipedia bahasa Indonesia – Hak asuh anak — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asuh_anak
- Wikipedia bahasa Indonesia – Kepentingan terbaik anak — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan_terbaik_anak
- Wikipedia bahasa Indonesia – Perlindungan anak — 2025-09-16 — https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_anak
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam (Instraksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
- Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB (ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990)